Tiga Tersangka Penjual Minol Ilegal di Kotamobagu Terancam 6 Bulan Penjara, Sahaya: Mereka Sudah Mengaku

Kotamobagu – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kotamobagu menunjukkan taringnya dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda). Sebanyak tiga tersangka kasus pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Minuman Beralkohol (Minol) telah menjalani pemeriksaan intensif pada Senin (10/11/2025).

‎Ketiga tersangka tersebut, berinisial JG (pemilik CV Tita), jg (pemilik kios klontongan), dan TJ (pemilik usaha di Bukit Karya), disidik terkait penjualan dan distribusi Minol tanpa izin resmi.

‎Dari operasi lapangan yang dilakukan sebelumnya, petugas berhasil menyita belasan ribu botol minuman beralkohol berbagai merek. Barang bukti kini diamankan di gudang Satpol PP Kotamobagu.

‎Pelaku Akui Melanggar, Ancaman Kurungan 6 Bulan Menanti

‎Kepala Satuan Pol PP & Damkar Kota Kotamobagu, Sahaya Mokoginta, S.STP., M.E., mengonfirmasi bahwa hasil pemeriksaan memperkuat bukti pelanggaran.

‎”Para tersangka mengakui telah memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin edar yang sah,” ujar Sahaya Mokoginta, Senin (10/11).

‎Sesuai ketentuan Perda, para pelanggar terancam hukuman pidana kurungan paling lama enam bulan dan/atau denda maksimal sebesar Rp30 juta.

‎”Tahapan pemeriksaan telah selesai. Seluruh berkas perkara dan barang bukti sudah disiapkan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu,” tegasnya.

‎Satpol PP: Kami Sah Melakukan Penyidikan, Ada Landasan KUHAP

‎Sahaya Mokoginta juga menanggapi adanya keraguan publik terkait kewenangan penyidikan yang dilakukan Satpol PP, menegaskan bahwa tindakan ini legal dan memiliki landasan hukum kuat.

‎Ia menjelaskan, kewenangan penyidikan bagi Satpol PP diatur tegas dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan diperkuat oleh Permendagri Nomor 3 Tahun 2019.

‎”Jadi Satpol PP tidak hanya melakukan penertiban. Kami memiliki kewenangan hukum dalam penyidikan pelanggaran Perda, termasuk kasus Minol,” jelas Sahaya.

‎Ia juga menambahkan bahwa dua Penyidik PNS mereka telah bersertifikat dari Diklat Reserse Polri.

‎Langkah tegas ini diambil Pemkot Kotamobagu untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan peringatan keras agar pelaku usaha mematuhi aturan demi ketenangan masyarakat.***