Kotamobagu, Buanatotabuan.co — Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penerapan sistem transaksi non-tunai di lingkungan Pemkot Kotamobagu. Hal ini disampaikan saat mengikuti kegiatan Studi Banding dan Capacity Building High Level Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Utara Tahun 2025, di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan yang diinisiasi Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara ini membahas implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta studi terhadap sistem pembayaran digital di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Magelang.
Menurut Rendy Mangkat, digitalisasi keuangan daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita tidak bisa lagi bertumpu pada sistem manual. Digitalisasi keuangan adalah langkah strategis untuk menutup celah kebocoran anggaran, mempercepat arus informasi keuangan, dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujar Rendy Mangkat.
Ia menilai, keberhasilan Jawa Tengah dan Kota Semarang dalam menerapkan sistem transaksi non-tunai bisa menjadi contoh konkret bagi daerah lain, termasuk Kotamobagu.
“Kami ingin memastikan bahwa sistem ini bisa diterapkan secara realistis di Kotamobagu, baik untuk penerimaan pajak dan retribusi, maupun belanja daerah. Efisiensi dan akuntabilitas menjadi target utama,” tambahnya.
Kegiatan TP2DD se-Sulut 2025 dihadiri oleh Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Jemmy S. Kumendong, M.Si., perwakilan Bank Indonesia Sulut, serta para kepala daerah dan pejabat pengelola keuangan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Rendy Mangkat untuk memastikan Pemkot Kotamobagu berada di jalur yang sama dengan arah kebijakan nasional menuju pemerintahan berbasis digital.***
