Kotamobagu, Buanatotabuan.co — Revan Saputra Bangsawan (RSB), dengan dalil keterlibatan tambang ilegal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, “tidaklah benar”.
Hal tersebut, menjadi sorotan dalam sebuah Pemberitan salah satu Media Online yang beredar tanpa dikonfirmasi.
Dalam tudingan tersebut, RSB membantah adanya keterlibatan dirinya pada aktifitas Peti di di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya tidak pernah terlibat aktivitas tambang ilegal seperti yang diberitakan. Itu tidak benar dan sangat merugikan nama baik saya,” tegas RSB kepada awak media, Senin (9/6/2025).
Menurutnya, pemberitaan yang mencatut nama baiknya, tanpa dikonfirmasi atau klarifikasi terlebih dahulu, sangat disayangkan.
Ia juga menegaskan, bahwa apapun yang diberitakan oleh salah satu Media Online tersebut adalah tidak benar (Hoax), tidak memiliki dasar dan etika jurnalistik.
“Nama saya ditulis jelas, tanpa ada upaya konfirmasi terlebih dahulu. Ini mencederai prinsip pemberitaan yang sehat,” tegasnya.
Untuk itu, RSB menekankan, segalah bentuk tudingan yang ditujukan terhadap dirinya, justru terbalik, saat ini dirinyaaktif mendorong legalitas kegiatan tambang rakyat dengan membentuk koperasi penambang agar masyarakat bisa bekerja secara sah dan profesional.
“Kami sudah bertemu dengan perwakilan penambang dan sepakat membentuk koperasi. Saya siap mendampingi agar aktivitas mereka memiliki legalitas,” ujar RSB.
Dukungan terhadap langkah tersebut juga datang dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yak ini Gubernur Yulius Selvanus dikabarkan tengah menyusun regulasi baru untuk melegalkan aktivitas pertambangan rakyat.
Sementara itu, Pemerhati media BMR, Amir Halatan, ikut angkat suara. Ia menegaskan bahwa wartawan harus mematuhi kode etik dan melakukan verifikasi informasi sebelum mempublikasikan berita.
“Informasi harus diverifikasi. Tidak bisa langsung publikasikan nama seseorang tanpa konfirmasi. Itu berisiko menyesatkan publik,” tegas Amir.
Terkait persoalan ini RSB menyatakan siap akan menempuh jalur hukum jika pemberitaan sepihak tersebut terus berlanjut tanpa bukti. ( Bams)
