Kotamobagu, BN.CO – Sebagai bagian dari upaya memastikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kotamobagu, Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, bersama Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto, Wakil Ketua DPRD Kota Kotamobagu Jusran Deby Mokolanot, serta sejumlah anggota DPRD, melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan ketersediaan elpiji di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Poyowa Kecil, Kamis (6/3/2025)
Kegiatan dimulai dengan kunjungan ke Pasar 23 Maret Kotamobagu, tempat yang sering menjadi titik pertemuan pedagang dan pembeli. Di sini, Wali Kota Kotamobagu menyempatkan diri untuk berbincang langsung dengan para pedagang, guna mengetahui perkembangan terkiini harga bahan pokok yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kotamobagu, Ariono Potabuga, menyampaikan bahwa hasil pemantauan menunjukkan bahwa sebagian besar bahan pokok masih dalam kondisi stabil. Namun, ada beberapa komoditas, seperti cabai rawit, yang mengalami kenaikan harga. Meskipun demikian, masyarakat tidak perlu khawatir karena harga lainnya, seperti beras dan sayuran, masih terbilang normal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain harga kebutuhan pokok, Wali Kota Kotamobagu juga memfokuskan perhatian pada pengelolaan sampah dengan melakukan pemantauan di TPA Kotamobagu. “Kebersihan adalah hal yang tak bisa ditawar. Kami ingin memastikan sistem pengelolaan sampah di Kotamobagu berjalan dengan baik, agar kebersihan kota terus terjaga,” ujar Wali Kota.
Rombongan selanjutnya menuju SPPBE Poyowa Kecil untuk memantau ketersediaan elpiji, menjelang bulan suci Ramadhan. Pihak terkait memastikan bahwa pasokan elpiji mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dengan tingginya permintaan yang biasanya terjadi pada bulan-bulan tertentu.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota DPRD Kotamobagu, Dany Ikbal Mokoginta, Asni Labantu, dan Saidin Mokoginta, serta Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, para Asisten, dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). *
