Boltim, Buanatotabuan.co — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar Rapat Tim Kewaspadaan Dini di Ruang Rapat Wakil Bupati, Lantai II Kantor Bupati Boltim, Rabu (13/8/2025). Kegiatan ini dihadiri lintas sektor, termasuk TNI, Polri, Kajari Kotamobagu, OPD terkait, serta unsur intelijen.
Rapat dibuka oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Boltim, Ahmad Alheid, S.H.I., dan ditutup oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Hendra Tangel, S.H., Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas sejumlah isu sensitif yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan dan perekonomian daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Isu Pertambangan hingga Kenaikan Harga Beras
Dalam rapat, Danramil memaparkan potensi konflik di kawasan pertambangan akibat masuknya pihak luar yang membawa paham arogansi, penggunaan alat berat tanpa prosedur, serta keberadaan WNA tanpa dokumen resmi.
Kasat Intel Polres Boltim menyoroti maraknya pengibaran bendera One Piece, legalitas keberadaan ormas, serta pelaksanaan pasar murah hasil kerja sama Polri dan Bulog. Sementara itu, Kajari Boltim menekankan tingginya harga beras, isu tanah terlantar yang masuk HGU namun tidak dikelola, hingga perlunya payung hukum retribusi daerah.
Kadis Nakertrans melaporkan penyelesaian kasus pemukulan petugas keamanan PT ASA secara kekeluargaan, namun tetap memberikan sanksi internal. Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan WNA, peningkatan kesejahteraan karyawan, dan penataan regulasi pertambangan.
Satpol PP mengingatkan potensi kebakaran hutan, kasus demam berdarah akibat saluran air mampet, masalah sampah, kenakalan remaja, dan penggunaan knalpot racing. Sementara itu, BIN Wilayah Boltim menyoroti konflik pertambangan di Kilo 5 Molobong dan Tobongon yang dapat mempengaruhi iklim investasi, serta merekomendasikan pendekatan persuasif dan humanis dalam penertiban bendera One Piece.
Hasil dan Rekomendasi
Rapat menyepakati sejumlah langkah strategis, antara lain:
1. Memperluas pengawasan terhadap WNA dan perizinannya.
2. Menata regulasi dan izin pertambangan rakyat.
3. Menguatkan koordinasi dalam mengantisipasi potensi konflik tambang.
4. Mengendalikan isu-isu sosial seperti pengibaran bendera One Piece dengan pendekatan humanis.
5. Memperkuat program pasar murah dan pengendalian harga beras.
Asisten I Hendra Tangel, S.H., saat menutup rapat, menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif.
“Kewaspadaan dini bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi tanggung jawab semua pihak. Sinergi antar instansi akan memastikan potensi konflik dapat dicegah sejak dini, demi stabilitas dan pembangunan Boltim,” ujar Hendra.
Rapat berlangsung aman dan lancar, dengan komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.***
