Boltim, Buanatotabuan.co — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mencatat capaian positif dalam pembangunan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025. Hal ini tergambar dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku pada rapat paripurna DPRD Boltim, Senin (30/3/) sore.
Dalam penyampaian yang mewakili Bupati Oskar Manoppo, Argo menegaskan bahwa LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“LKPJ ini wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, laporan tersebut memuat gambaran umum pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama 2025, termasuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik.
Sejumlah indikator makro menunjukkan tren menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Boltim tercatat sebesar 71,43 atau meningkat 2,90 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 5,87 persen pada 2024 menjadi 5,32 persen pada 2025.
Pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami peningkatan menjadi 5,42 persen, naik 0,28 persen dibanding tahun sebelumnya. Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,35 persen menjadi 5,28 persen, dengan indeks gini berada di angka 0,321 yang mencerminkan ketimpangan relatif rendah.
Selain itu, umur harapan hidup masyarakat turut meningkat hingga mencapai 73,73 tahun. “Artinya, bayi yang lahir pada 2025 memiliki peluang hidup hingga usia tersebut,” jelas Argo.
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah mencapai 94,16 persen dari target, sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar 90,51 persen. Untuk pembiayaan daerah, capaian menyentuh 100 persen.
Meski mencatat berbagai capaian positif, Argo mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Namun demikian, ia optimistis hal tersebut dapat diatasi melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Sepanjang 2025, Pemkab Boltim juga berhasil meraih sejumlah penghargaan, di antaranya predikat “B” untuk reformasi birokrasi, peringkat III kinerja penurunan stunting, serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kali berturut-turut.
Menurut Argo, capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan di daerah. Ia pun mengajak semua pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
“Masih banyak pekerjaan yang harus kita tuntaskan bersama. Karena itu, sinergi dan kebersamaan harus terus diperkuat demi mewujudkan Boltim yang bangkit dan maju,” tandasnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama, didampingi Wakil Ketua Kevin Sumendap dan Medy Lensun. Turut hadir Sekretaris Daerah Iksan Pangalima bersama jajaran asisten, pimpinan, serta sejumlah kepala OPD.***
