Boltim, Buanatotabuan.co — Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Senin (23/2/2026).
HLM yang diikuti jajaran Pemerintah Provinsi serta seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Fokus pembahasan meliputi pengendalian inflasi, percepatan dan perluasan digitalisasi serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, peningkatan akses keuangan masyarakat, hingga penguatan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu, Bupati Oskar Manoppo menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk terus mendukung kebijakan strategis guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Selain itu, Pemkab Boltim juga berkomitmen mendorong perluasan ekosistem transaksi non-tunai serta mengoptimalkan potensi ekonomi daerah berbasis digital dan inklusif.
“Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam menghadapi dinamika dan tantangan ekonomi saat ini. Pemerintah daerah harus adaptif, inovatif, dan responsif, baik dalam menjaga stabilitas harga maupun dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Bupati.
Pada rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penandatanganan MoU ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi fiskal, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan secara transparan dan akuntabel.
Melalui kesepahaman ini, diharapkan terbangun sistem koordinasi yang semakin solid antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, selaku Koordinator TPID, TP2DD, dan TPAKD di daerah, para Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Utara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Kepala OJK Sulawesi Utara–Gorontalo, serta Wakil Direktur KDEKS Sulawesi Utara.***
