Kotamobagu – Kapolres Kotamobagu, AKBP Irwanto, S.I.K., M.H., mendampingi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., melaksanakan peninjauan intensif terkait implementasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan yang berlangsung di SMP Negeri 5 Kotamobagu pada Jumat (08/05/2026) ini juga menjadi momen perdana bagi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotamobagu yang baru dilantik, Tasjrifin Muljana Abdul Halim, S.H., M.H., dalam agenda lapangan bersama Forkopimda.
Kehadiran orang nomor satu di Polres Kotamobagu tersebut mempertegas komitmen sinergitas kepolisian dalam mengawal kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Turut hadir dalam peninjauan ini, Walikota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., beserta unsur jajaran Forkopimda lainnya yang tampak antusias berinteraksi langsung dengan para pelajar saat pembagian menu sehat berlangsung.
Dalam sela-sela peninjauan, Kapolres menyampaikan bahwa kehadiran Polri bukan sekadar sebagai pengamanan, melainkan memastikan distribusi program berjalan dengan tertib dan tepat sasaran. Beliau menekankan bahwa asupan nutrisi yang berkualitas bagi generasi muda merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, cerdas, dan kompetitif di masa depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kajati Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy, juga memberikan atensi khusus terhadap standar kelayakan dan pemenuhan gizi pada makanan yang disajikan. Langkah pengawasan ini dilakukan secara kolaboratif bersama jajaran pemerintah daerah guna memastikan bahwa setiap komponen program bebas dari potensi penyimpangan dan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesehatan pertumbuhan anak sekolah.
Walikota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., menyambut positif dukungan penuh dari pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menyukseskan agenda ini. Koordinasi lintas sektoral yang solid di wilayah Kotamobagu ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dalam hal transparansi serta keberlanjutan program kesejahteraan rakyat yang bersih dan bebas dari intervensi negatif.***
